Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penerima beras miskin ditinjau dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru

Farisi, Ahmad (2024) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penerima beras miskin ditinjau dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010300021.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penerima beras miskin ditinjau dari Pasal 31 peraturan menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Purba Baru. Karena dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penerima beras miskin adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut di tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan beras miskin diterima oleh mereka yang memang memenuhi syarat sebagai penerima dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembagian raskin di Desa Purba Baru dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Alokasi (SPA) beras miskin kepada Bupati Mandailing Natal, setelah disetujui oleh Bupati maka aparat desa akan mengirimkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah, sebanyak 159 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah sebesar 45kg per KK. Akan tetapi di dalam pembagian raskin ini belum terlaksana dengan baik terutama dalam pendataan yang dilakukan BPS tidak semuanya masyarakat miskin yang terdata. Dimana pendataan maupun penyaluran raskin untuk masyarakat miskin tidak tepat pada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut melainkan masih adanya masyarakat yang masuk kepada kriteria mampu tetapi mendapatkan bantuan raskin tersebut, selain itu waktu yang penyaluran raskin juga belum efisiensi karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu setiap sebulan sekali.

Actions (login required)

View Item