Pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Kabupaten Padang Lawas

Harahap, Risnauli (2024) Pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Kabupaten Padang Lawas. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010300012.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Kekosongan Jabatan Kepala Daerah yang berhalangan tetap yang terjadi di Padang Lawas akibat Bupati Padang Lawas mengalami sakit sehingga membuatnya tidak bisa melaksanakan tugas sebagai kepala daerah selama 6 Bulan berturut-turut. Hal tersebut menimbulkan dampak buruk bagi pemerintahan yang dimana pemerintahan kabupaten Padang Lawas tidak berjalan kondusif untuk hal tersebut pentingnya pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap di Kabupaten Padang Lawas. Dengan mengangkat 2 rumusan masalah yaitu,bagaimana mekenisme pengisian jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap di Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pengisian jabatan kepala daerah dalam keadaaan berhalangan tetap.Dengan 2 tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap di Kabupaten Padang Lawas dan untuk mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 dalam pengisian jabatan kepala daeyah dalam keadaan berhalangan tetap. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Jurnal, Dokumen, serta situs ataupun sumber yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti dalam mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap di Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai amanat undang-undang yang berlaku, pengisian kepala daerah yang berhalangan tetap yaitu selama 6 bulan berturut-turut sesuai pasal 78 ayat 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak memuat secara tegas tentang pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap. Pengisian jabatan kepala daerah yang dimana dijelaskan dalam pasal 87 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dialihkan pada undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang dalam pasal 173 pasal 1. Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pengangkatan Kepala Daerah yang disebut al-sulthah altanfidziyyah yang berwenang menjalankan pemerintahan hanya boleh ada satu dalam satu periode kepemimpinan karena hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi kemaslahatan masyarakat dan menyimpang dari Al-Quran dan Hadis

Actions (login required)

View Item