Efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)

Rahmadani, Rahmadani (2024) Efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010300019.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, pertama, untuk mengetahui apakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Kedua, tingkat efektifitas sanksi adat Desa Balimbing terhadap pencegahan pencurian kelapa sawitt. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Natal bagi pelaku Pencurian Kelapa Sawit. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan (field research). Desa Balimbing Kecamatan Natal, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian pencuri kelapa sawit diharuskan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Balimbing dan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya berupa uang sesuai dengan yang dia curi, dan juga sebagai balasan dari perbuatanya dia dibebankan “tulak matah atau tulak masak” kepada seluruh keluarga korban yang ada dirumah. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sudah efektif bagi masyarakat Desa Balimbing. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi pencurian kelpa sawit ialah ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di desa Balimbing yang berperan sebagai hakim adalah ketua adat

Actions (login required)

View Item