Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang masa perpanjangan jabatan dan batas usia ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah

Akram, Naufatul (2024) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang masa perpanjangan jabatan dan batas usia ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010300018.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan jabatan Ketua KPK dan batas usia ketua KPK dalam perspektif fiqh siyasah. Putusan ini kontroversial karena dianggap melemahkan KPK dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Rumusan masalah yang pertama adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan dan batas usia Ketua KPK, kedua untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan dan batas usia ketua KPK, fiqh siyasah, merupakan ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraanyang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Yakni suatu jenis penelitian dengan objek kajiannya yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni mengkaji suatu masalah dari sudut pandang legal formal dan normatifnya dan meneliti dengan cara membaca, menelaah dan meneliti berbagai bentuk literatur berbentuk buku, dan dokumen, Data dikumpulkan menggunakan teknik library research, Data primer diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, fiqh siyasah, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dengan mengubah Undang-undang yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan pembuat Undang-undang,yakni DPR, DPD, dan Presiden. Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif legislator bukan positif legislator Dalam perspektif fiqh siyasah, tidak ada ketentuan khusus mengenai perpanjangan jabatan dan batas usia pemimpin sebab didalam fiqh siyasah tidak disebutkan angka konkrit sebagai batas usia minimal untu menjadi seorang pemimpin Namun hanya terdapat syarat baligh, Dalam sejarah Islam, masa jabatan pemimpin bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan zaman. beberapa pertimbangan perlu diperhatikan. Kemampuan kepemimpinan harus didasarkan pada kemampuan dan kapabilitas, bukan semata-mata usia. Kesehatan pemimpin harus memiliki kondisi fisik dan mental yang prima untuk menjalankan tugasnya secara optimal

Actions (login required)

View Item