Sanksi tindak pidana perusakan lingkungan perspektif hukum pidana Islam (studi kasus penambangan emas ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)

Lubis, Ahmad Kurniawan (2024) Sanksi tindak pidana perusakan lingkungan perspektif hukum pidana Islam (studi kasus penambangan emas ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910700022.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penambangan emas ilegal merupakan suatu cara atau proses pengambilan atau penggalian sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mendapatkan biji emas dengan cara menggali menggunakan alat-alat khusus maupun secara tradisional. Penambangan emas ilegal di Kecamatan Hutabargot menimbulkan perusakan lingkungan dan ekosistem terganggu akibat penambangan emas ilegal ini. Dan dalam islam sangat menentang perusakan lingkungan karena dapat berakibat pada rusaknya alam. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi tindak perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan emas illegal di kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jienis Fiield Riesiearch yaitiu pienielitian lapangan yang biersifat lapangan. Pienielitian kiualitatif siecara iumium dapat digiunakan iuntiuk pienielitian tientang kiehidiupan masyarakat, siejarah, tingkat sosial dan lain-lain.secara horistik dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks ilmiah. Penelitian memperoleh hasil bahwa akibat pertambangan emas ilegal mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, penebangan pohon, longsor. Sanksi bagi perusakan lingkungan yang diatur dalam pasal 98 ayatt 1 Nomor 32 tahun 2009 yaitu bagi perusakan lingkungan maka dipienjara paling singkat 3 tahiun dan paling lama 10 tahiun dan dienda paling siedikit Rp. 3.000.000.000 dan dienda paling banyak 10.000.000.000. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana tersebut dikategorikan jarimah ta’zir, sebab tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah had dan qisas diyat. Namun dalam ta’zir termasuk kategori ‘al-qatlu alsiyasi, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh alQur’an dan sunnah. oleh karena itu pelaku dijatuhi sanksi hukuman mati karena perbuatannya telah menimbulkan banyak kerusakan terhadap lingkungan hidup

Actions (login required)

View Item