Analisis yuridis terhadap isbat nikah dengan wali muhakkam (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)

Liberny, Liberny (2023) Analisis yuridis terhadap isbat nikah dengan wali muhakkam (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021). Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2150300016.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adanya Penetapan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 55/Pdt.P/2021/PA.Pdn Tentang Pengesan Perkawinan/Isbat Nikah antara Sulaiman Nasution bin Sarpan Nasution dengan Futigima Laia binti Talinaso Laia dengan menggunakan ustaz sebagai wali nikah yang seharusnya menggunakan wali hakim karena calon istri tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan sahnya pernikahan dengan ustaz sebagai wali (wali Muhakkam) dan bagaimana Analisis yuridis terhadap penetapan isbat nikah dengan Ustaz sebagai wali (wali Muhakkam). Jenis penelitian ini adalah deskritif kualitatif yaitu penelitian empiris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan penetapan Pengadilan Agama Nomor : 55/Pdt.P/2021/PA.Pdn dalam Penetapan Isbat Nikah oleh wali Muhakkam dan Bagaimana Analisisi yuridisnya. Sedangkan Obyek Penelitiannya adalah hakim yang menetapkan bahwa sahnya pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri dengan menggunakan Ustaz sebagai wali hakim dalam pernikahannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, yang dikuatkan dengan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali muhakkam terjadi karena calon suami istri terhalang menikah disebabkan karena calon istri adalah seorang janda cerai hidup dengan suami yang non muslim dengan pernikahan secara Kristen. Setelah didaftarkan pernikahannya, pihak Kantor KUA Kecamatan Pandan meminta surat cerai dari suami yang pertama. Karena surat cerai tidak ada maka pihak KUA kecamatan Pandan menyuruh yang bersangkutan untuk mengurus surat cerai dengan suami yang pertama ke Pengadilan Negeri. Karena calon suami istri ini merasa pengurusan surat cerai dengan suami yang pertama yang beragama Kristen ke Pengadilan Negeri sangat sulit dan memakan biaya yang tidak sedikit , Hal ini menjadi penyebab calon suami istri ini melaksanakan pernikahan sirri dengan ustaz sebagai wali karena tidak ada wali yang beragama Islam dan calon istri adalah seorang muallaf. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan seharusnya yang menjadi wali bagi calon istri adalah wali hakim yaitu Kepala KUA sesuai dengan PMA No 30 tahun 2005 tetapi dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ustaz (wali Muhakkam) sehingga pernikahan ini tidak sah. Menariknya meskipun secara peraturan tidak sah, Hakim pengadilan Agama Pandan memberikan penetapan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut sah dengan menggunakan Ustaz sebagai wali (wali Muhakkam) Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah bahwa khusus untuk kasus ini pertimbangan Hakim pengadilan Agama Pandan sudah tepat dikarenakan sulitnya pengurusan surat cerai terhadap suami yang pertama yang beragama Kristen dan juga sangat penetapan ini sangat membantu suami istri karena mereka sudah mempunyai 2 orang anak dari pernikahan sirri sehingga 2 anak tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan sidang pengakuan anak di Pengadilan.

Actions (login required)

View Item