Studi terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 624/K/Ag/2017 tentang sengketa pembiayaan musyarakah

Iswanda, Nova (2019) Studi terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 624/K/Ag/2017 tentang sengketa pembiayaan musyarakah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1510200027.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Pada putusan Nomor 624 K/Ag/2017 terjadi sengketa musyarakah di mana pihak ahli waris nasabah menggugat pihak bank syariah dan pihak asuransi. Hal tersebut dikarenakan pihak bank syariah telah 3 (tiga) kali memberikan surat peringatan tertunggaknya pengembalian modal musyarakah dari nasabah. Tertunggaknya pengembalian modal tersebut dikarenakan suaminya sebagai nasabah bank syariah meninggal dan pihak bank tetap menagih pengembalian modal musyarakah kepada ahli waris, padahal nasabah tersebut telah membayar uang titipan asuransi di awal perjanjian musyarakah. Namun, pihak bank syariah tidak memberitahu kepada nasabah untuk segera memberikan medical check up sebagai syarat pendaftaran asuransi. Sehingga pada saat ahli waris nasabah mengajukan klaim, pihak asuransi tidak mau mengganti kerugian tersebut dikarenakan nasabah tidak pernah terdaftar dalam asuransi. Skripsi ini ditulis dengan tujuan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/PTA.Mdn ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan pihak bank syariah telah mengabaikan prinsip kehati-hatian ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain pendekatan kasus penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di mana akad dalam Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Sedangkan Surat Pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai akad yang batal/batal demi hukum karena melanggar pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Putusan tersebut juga telah sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank syariah telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item