Daulay, Yulia Namira (2023) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
Text
1910300045.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic Corona Covid-19. Latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa masyarakat di Kecamatan Muara Batangtoru diharuskan wajib melaksanakan vaksinasi covid-19, sementara masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi mengalami efek samping seperti demam, sesak nafas, pembengkakan pada kaki dan ada juga yang sampai meninngal setelah melaksanakan vaksinasi covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan? Dan Bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap hak kebebasan masyarakat di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap hak kebebasan masyarakat di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengambil keputusan bahwa bahwa pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan sangat tidak efektif, karena tidak dilakukan pendataan awal sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti vaksinasi, Pendataan yang terjadi di Kecamatan Muara Batangtoru tidak maksimal dan seharusnya standar operasional prosedur harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Padahal pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 pada pasal 13A telah dijelaskan bahwa pendataan itu harus dilakukan sebelum vaksinasi, pendataan sebelum vaksinasi dilakukan agar tepat sasaran kepada yang menerima vaksinasi dan juga yang di data harus wajib ikut vaksin.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Supervisors: | Dr. Ahmatnijar, M.Ag dan Agustina Damanik, S.Sos., M.A |
Keywords: | Pelaksanaan; Standar Operasional Prosedur; Vaksinasi |
Subjects: | 11 MEDICAL AND HEALTH SCIENCES > 1107 Immunology > 110702 Applied Immunology (incl. Antibody Engineering, Xenotransplantation and T-cell Therapies) 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180104 Civil Law and Procedure |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Ms Fatimah Adzahro Ramadani Gaja |
Date Deposited: | 16 Jan 2024 02:18 |
Last Modified: | 16 Jan 2024 02:18 |
URI: | http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/10100 |
Actions (login required)
View Item |