Pelaksanaan Pasal 31 tentang badan permusyawaratan desa di Desa Sihuik-Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Saputra, Sallim (2023) Pelaksanaan Pasal 31 tentang badan permusyawaratan desa di Desa Sihuik-Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1610300032.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dimana hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh Peneliti bahwa di Desa Sihuik-huik Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum diketahui apakah mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 31. PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sihuik-huik dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi pasal 31 tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Desa di Desa Sihuik-huik. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan kelembagaan masyarakat dan mengenai undang-undang, dimana peneliti dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Desa di Desa Sihuik-huik. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sihuik-huik. Instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan anggota BPD. Analisis data menggunakan membercheck, dan triangulasi. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 31 PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD di Desa Sihuik-huik sudah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya ideal. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan peraturan seperti pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa dengan kepala desa telah dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan memantau kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya, karena kurangnya pemahaman anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan anggota BPD sendiri banyak yang sudah lanjut usia sehingga tidak memahami tugas dan fungsi BPD itu sendiri. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Faktor Pendukung: Masyarakat, Pola hubungan masyarakat, Pendapatan, sistem pemilihan anggota BPD. Faktor Penghambat: Sarana dan Prasarana, Masyarakat dan BPD belum memahami fungsi BPD berdasarkan peraturan yang berlaku, Belum ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait fungsi BPD dan hubungan komunikasi belum terjalin dengan baik.

Actions (login required)

View Item