Pemikiran politik pendidikan Islam Taqiyuddin an-Nabhani

Siregar, Mariani (2015) Pemikiran politik pendidikan Islam Taqiyuddin an-Nabhani. Masters thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1323100013.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Pemikiran adalah sebuah hasil dari proses berpikir yang melibatkan empat komponen, yaitu indera, fakta, otak, dan informasi awal. Pemikiran tentang politik pendidikan oleh para ahli mulai banyak diminati dan mencari sebuah konsep ideal untuk mendudukkan politik dengan pendidikan. Oleh karena itu, pembahasan politik pendidikan begitu menarik karena menyangkut kebijakan, hubungan, dan kedudukan antara politik dengan pendidikan. Penelitian ini menggunakan penelitian studi tokoh yang mengkaji pemikiran dan menemukan konsep, melakukan interpretasi hasil temuan, dan menganalisis isi wacana penelitian. Taqiyuddin sebagai seorang politisi sekaligus dikenal di dunia Islam sebagai pembaharu, memiliki pemikiran yang mendasar, menyeluruh dan sistematis dalam memandang sebuah persoalan. Filosofi akal yang dia pahami digunakan sebagai pijakan dalam menilai sesuatu. Sebagai seorang pembaharu yang latar belakang hidupnya masih melihat kejayaan Islam, tentunya memiliki cara pandang yang khas ketika melihat permasalahan ummat Islam khususnya kaum intelektual yang dilahirkan dari pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik pendidikan Islam menurut Taqiyuddin adalah membina anak didik/pelajar agar memiliki pola pikir dan pola sikap yang sesuai dengan Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka Taqiyuddin memberikan konsep politik pendidikan dengan menjadikan negara sebagai penganggung jawab pendidikan Islam yang harus memfasilitasi masyarakatnya dengan kualitas dan kuantitas yang bagus, sebab pendidikan menurutnya adalah kebutuhan pokok/dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai perwakilan Allah mengurusi bumi. Maka pendidikan harus sesuai dengan landasan negara dan memiliki satu kurikulum negara serta tidak boleh dilakukan diskriminasi terhadap nonmuslim. Pendidikan harus diberikan tanpa melihat latar belakangnya. Kesimpulan dari pembahasan ditemukan bahwa politik pendidikan adalah sebuah strategi yang sifat dasarnya mengurusi urusan manusia dalam hal pendidikan, dan negara sebagai penjamin dan fasilitator berdasarkan ideologi yang diembannya. Hubungan politik dengan pendidikan Islam akan harmonis jika pendidikan sejalan dengan ideologi negara. Begitu juga kedudukan politik terhadap pendidikan Islam dipandang sangat penting, karena kelak menghasilkan output generasi negarawan, takwa, berilmu, serta sadar politik (bukan apolitisi) untuk perubahan yang lebih baik.

Actions (login required)

View Item