Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan

Dalimunthe, Elma Suhesma (2025) Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300062.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pusat pasar Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari berbagai stakeholder, termasuk Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan para pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, resistensi pedagang terhadap penertiban, dan keterbatasan lapangan pekerjaan formal. Meskipun erdapat faktor penduku ng seperti tersedianya lokasi pasar alternatif dan kerjasama antara instansi pemerintah, efektivitas penataan pasar belum optimal. Prinsip fikih siyasah, yang menekankan kemaslahatan umum dan keadilan, mendukung keberadaan Perda ini dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan ruang berusaha yang aman bagi pedagang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyediaan alternatif pekerjaan, dan pendekatan partisipatif dalam penataan pasar untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari Perda tersebut. L) di pusat pasar Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari berbagai stakeholder, termasuk Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan para pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, resistensi pedagang terhadap penertiban, dan keterbatasan lapangan pekerjaan formal. Meskipun terdapat faktor pendukung seperti tersedianya lokasi pasar alternatif dan kerjasama antara instansi pemerintah, efektivitas penataan pasar belum optimal. Prinsip fikih siyasah, yang menekankan kemaslahatan umum dan keadilan, mendukung keberadaan Perda ini dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan ruang berusaha yang aman bagi pedagang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyediaan alternatif pekerjaan, dan pendekatan partisipatif dalam penataan pasar untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari Perda tersebut.

Actions (login required)

View Item