BPJS sebagai syarat jual beli tanah ( studi kasus di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Hasibuan, Rusdia Marito (2023) BPJS sebagai syarat jual beli tanah ( studi kasus di Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910200030.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Instruksi presiden nomor 1 tahun 2022, maka Kartu Bpjs Kesehatan dijadikan syarat untuk melakukan peralihan hak atas tanah karena jual beli. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur masalah Jual Beli yang terdapat pada pasal 76 tepatnya pada poin a yang menjelaskan bahwa syarat jual akan batal atau tidak sah apabila salah satu syaratnya dari objek tidak terpenuhi. Adapun rumusan masalahnya bagaimana Praktik Bpjs Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah di desa paringgonan jae dan bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap Bpjs Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan. sumber dari Sumber data primer dari Penjual, Pembeli, Kepala Desa, dan Notaris. kemudian Data Sekunder data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap. diperoleh dari jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data Wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan wawancara secara langsung, kemudian dokumentasi teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis gambar. Hasil penelitian peneliti pemberlakuan Bpjs Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah di desa Paringgonan sampai sekarang masih belum diberlakukan diantara kedua belah pihak, ketika melakukan pembuktian di hadapan kepala desa juga belum termasuk dalam syarat jual beli tanah, pada tahap pemberian akta jual beli tanah dari camat juga belum memberlakukan Bpjs Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah, pada saat proses untuk mendapatkan sertifikat tanah, pihak BPN memberlakukan Bpjs Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat tanah. Apabila si pembeli tidak melampirkan fotocopy Bpjs Kesehatan maka sertifikat tidak dapat diambil sehingga sama hal nya dengan tidak terjadi transaksi diantara kedua belah pihak. Dalam Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah Praktik jual beli tanah tanah melampirkan Bpjs Kesehatan tetap sah.

Actions (login required)

View Item