Kebijakan hukum terhadap self plagiarisme dalam perspektif perbuatan melanggar hukum analisis yuridis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010

Harahap, Riri Rezha Amelia (2023) Kebijakan hukum terhadap self plagiarisme dalam perspektif perbuatan melanggar hukum analisis yuridis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910300023.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (13MB)

Abstract

Self Plagiarisme memiliki kerugian yang bersifat abstrak (tidak dapat diukur) jika dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Self plagiarisme akan membuat kreativitas penulis menurun. Sehingga bersifat membohongi publik, dengan memanfaatkan kepercayaan publik dan memperoleh keberuntungan. Plagiarisme yang umum dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia hanya akan memperoleh jredit atau nilai keuntungan sebanyak 1(satu) kali kepada pelakunya atas setiap karya yang dijiplak/plagiat tergantung sebanyak apa pelakunya melakukan duplikasi. Self Plagiarisme juga dilarang karena dianggap pelanggaranterutama apanbila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain, makanya penulis harus mencantumkan sumber karya ilmiah ciptaannya sendiri. Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah Apa yang Mendasari Self Plagiarisme dilarang, Bagaimana Peraturan Hukum Terhadap Self Plagiarisme di Indonesia ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Self Plagiarisme sebagai suatu perbuatan menjiplak atau menduplikasi karya sendiri dengan tujuan untuk memperoleh kredit atau nilai. Diketahui bahwa mekanisme pengaturannya belum dikenal atau tidak terdapat sama sekali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mekanisme pengaturan self plagiarisme saat ini dalam konteks hukum positif Indonesia termasuk pada kategori non-liquit. Dimensi Yuridis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 ditegaskan tidak bersifat holistik (keseluruhan). Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.

Actions (login required)

View Item