Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menekan jumlah KDRT di Kota Padangsidimpuan

Dalimunthe, Eliana (2023) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menekan jumlah KDRT di Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910300062.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah KDRTR di kota padangsidimpuan merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan peran melindungi dan memperhatikan hak-hak perempuan dan anak srta upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Rumusan masalah dari penelitian ini dilakukan 2 hal adalah bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah KDRT di kota padangsidimpuan, apa saja faktor penghambat dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah KDRT di kota padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah KDRT di kota padangsidimpuan dan untuk mengetahui apa saja penghambat dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah KDRT di kota padangsidimpuan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori berdasarkan peraturan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan KDRT. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang dilihat secara langsung di kabid perempuan dan anak, 2 korban KDRT dan 1 masyarakat. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah kabid perencanaan perempuan dan anak, 2 korban dan 1 masyarakat, seperti melakukan wawancara dan dokumentasi. Dan yang menajdi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, serta sumber lainnya yang mendukung. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak ialah melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan KDRT di berbagai tempat dengan ferekuensi 2 kali sebulan, selanjutnya melakukan mediasi dengan cara mendatangi rumah korban sekaligus mendampingi korban, dan jika mediasi tidak bisa dilakukan maka PPPA melakukan pendampingan kepada pihak pengacara untuk mengikuti proses hukum kepada korban. Faktor penghambat dians pemberdayaan perempuan dan anak adalah perilaku masyarakat yang enggan melaporkan KDRT yang dialaminya melalui perempuan dan anak.

Actions (login required)

View Item