Dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan

Siregar, Adelina (2023) Dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910100033.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana dampak pengahapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan setelah turunnya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, serta intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk wilayah D1 dan D2, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) Bagaimana penghapusan P3N di Kua Kota Padangsidimpuan? 2) Apa saja dampak penghapusan P3N terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kota Padangsidimpuan?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun data primer dari penelitian ini adalah intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009, intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015, bapak Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, seorang P3N yang telah diberhentikan dan masyarakat. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi serta sumber lainnya yang mendukung.Tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan tehnik analisis data deskriftif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penghapusan P3N dilakukan dengan dua tahapan yaitu 1) seluruh P3N yang berada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kota Padangsidimpuan resmi dihapuskan sejak turunnya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009, 2) dieksiskan kembali setelah adanya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015, namun tidak diangkat untuk wilayah Kota Padangsidimpuan karena seluruh KUA Kecamatan Kota Padangsidimpuan masuk kepada KUA Kecamatan tipologi C. Dampak Penghapusan P3N adalah 1) berdampak kepada KUA yang memiliki satu orang penghulu yang merangkap tugas tambahan sebagai Kepala KUA. 2) terjadinya bentrokan waktu antara seseorang yang ingin berkonsultasi dengan waktu peristiwa pencatatan perkawinan di luar Kantor KUA. 3) lambatnya informasi terbaru mengenai administrasi keperdataan sampai kepada masyarakat. 4) terjadinya pergeseran jadwal nikah. 5) P3N tetap difungsikan dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat walau sudah diberhentikan.

Actions (login required)

View Item