Implementasi Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung (studi di Panyabungan Selatan)

Rambe, Sahrijal (2023) Implementasi Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung (studi di Panyabungan Selatan). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910300026.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Hutan Lindung Mandailing Natal merupakan salah satu hutan kawasan yang terletak di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Perlindungan hutan adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan hasil hutan oleh perbuatan manusia maupun alam, yang juga diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Lalu yang menjadi masalah disini adalah seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia dilarang untuk membuka lahan, membakar hutan, dan menebang pohon sembarangan di hutan kawasan tanpa perizinan pemerintah. Namun banyak sekali masyarakat yang membuka lahan di salah satu hutan kawasan yaitu Hutan Lindung Mandailing Natal yang terletak di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lindung Terhadap Peran Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Larangan Penebangan, Perusakan dan Pembakaran Hutan Lindung Di Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan dengan beberapa pendekatan oleh pihak Dinas Kehutanan Mandailing Natal baik secara tindakan preemtif, tindakan preventif maupun tindakan represif. Di samping itu ada beberapa hambatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 di Hutan Lindung Mandailing Natal, kurangnya personil Polisi Kehutanan, alat untuk pengecekan kurang memadahi, kesalahan kebijakan publik. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengajak masyarakat dan pemerintah bekerja sama menjaga Hutan Lindung Mandailing Natal, dan memperbaiki sistem hukum yang ada sekarang. Namun perlu peningkatan terhadap penindakan pelaanggaran penebangan hutan dalam memberikan sanksi yang membuat pelaku jera dalam melakukan pelanggaran.

Actions (login required)

View Item