Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 tentang pajak daerah di Kota Padangsidimpuan

Batubara, Rahmat (2022) Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 tentang pajak daerah di Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1710300035.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kenegaraan, ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan yang lain bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Hotel adalah sebuah bangunan, atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Umumnya jasa yang ditawarkan oleh hotel berupa penginapan. Pembahasan dari peneltian ini berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Padangsidimpuan. Sehubungan dengan itu disertakan pembahasan mengenai pajak hotel, pengertian pajak, dasar hukum pajak, hak dan kewajiban petugas pajak dan wajib pajak, tujuan dan manfaat pajak, fungsi pajak dan syarat pemungutan pajak. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Padangsidimpuan, faktor yang menyebabkan keterlambatan wajib pajak dalam menyetor pajak, dan tinjauan fiqih siyasah terhadap pajak. Kemudian jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mencatat, mendiskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara sehingga dapat diketahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Padangsidimpuan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil dari penelitan ini adalah Penerapan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No 04 Tahun 2013 Pasal 08 Tentang Pajak Daerah di Kota Padangsidimpuan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 6 hotel yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Terdapat dua hotel yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Padangsidimpuan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Selain itu, petugas dinas pendapatan juga tidak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sistem penyetoran pajak yang terlalu rumit membuat wajib pajak kesulitan dalam mengurus berkas-berkas terkait dengan penyetoran wajib pajak.

Actions (login required)

View Item