Sanksi tindak pidana pungutan liar dalam KUHP ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (studi kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)

Ansari, Kholijah (2023) Sanksi tindak pidana pungutan liar dalam KUHP ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (studi kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810700014.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi tindak pidana pungutan liar dalam KUHP ditinau dari perspektif hukum pidana islam. Adapun pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini adalah,untuk mengetahui praktik pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pungutan liar yang terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Penelitian ini merupakan peneletian lapangan, dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan yang dimaksud “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang diamati”. Kemudian penulis menggunakan literatur untuk menganalis. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Ditinjau dari Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku pungutan liar (Risywah) berupa pidana ta’zir, yang dimana hukumannya hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan, dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan (dipercanyakan) syara’ kepada hakim.

Actions (login required)

View Item