Aulia, Mita (2022) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak ditinjau dari hukum Islam studi kasus di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
Text
1610100016.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB) |
Abstract
Penelitian ini diltar belakangi Ada Tujuh (7) keluarga di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang telah melakukan perwalian anak. Ada orangtua angkat melakukan perwalian anak tanpa dicatatkan ke kantor dinas kependudukan. Orangtua angkat hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan perjanjian kedua orangtua kandung. Dan melakukan perwalian anak tanpa ada surat permohonan atau melalui surat wasiat. Salah satu orang tua yang melakukan perwalian anak yang berumur 4 hari dan merawat serta membesarkan anaknya sampai saat ini umur 3 tahun, namun juga hanya melalui surat perjanjian dengan kedua orangtua kandungnya dan didaftarkan secara resmi dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat. Alasan ibu angkat mengatas namakan anak kandung karena ibu angkat takut akan dikucilkan oleh teman-temannya dan perolok-olokan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi,wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah jorong, alim ulama, catatan sipil,orang tua angkat yang telah melakukan pengangkatan anak. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Kemudian terakhir analisis data dengan menggunakan klasifikasi data, editing data,reduksi data, deskripsi data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang mendasari perwalian anak oleh orang tua angkatnya karena tidak mempunyai keturunan, orang tua kandung memiliki ekonomi yang kurang mampu serta belas kasihan terhadap orang tua kandunya. Pelaksanaan perwalian anak hanya sebatas surat perjanjian, tidak dicatatkan di dinas kependudukan dan tidak ada penetapan pengadilan. Kemudin dalam hal administrasi kependududkan, terutama akta lahir dan kartu keluarga (KK) ke semua responden, anak angkat tersebut diatas namakan pada orang tua angjatnya. Dan memngubah status anak angkat menjadi anak kandung. Maka pelaksanaan perwalian anak dalam hukum Islam itu belum sesuai dengan hukum Islam. Dan dari sini dilihat bahwa dari pelaksanaan perwalian anak tidak dari penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Dan mengubah status anak angkat menjadi anak kandung.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Supervisors: | Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. |
Keywords: | Perwalian anak; Pelaksanaan anak |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012805 Wali & Saksi |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum > Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsyiah |
Depositing User: | Ms Fatimah Adzahro Ramadani Gaja |
Date Deposited: | 11 Sep 2023 03:01 |
Last Modified: | 11 Sep 2023 03:01 |
URI: | http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9207 |
Actions (login required)
View Item |