Tinjauan fiqih siyasah terhadap mekanisme pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) bagi pegawai negeri sipil studi di Kota Padangsidimpuan

Alawiyah, Ana (2022) Tinjauan fiqih siyasah terhadap mekanisme pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) bagi pegawai negeri sipil studi di Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810300052.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yaitu Pegawai Negeri Sipil di Kota Padangsidimpuan. Karena adanya kejanggalan pada pembayarannya yaitu pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan di tinjau dari perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang terjun langsung kelokasi untuk mendapatkan data. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong dalam jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber BPJS Kesehatan Kota Padangsidipuan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kejanggalan dalam sistem pemotongan gaji dalam mekanisme pembayaran BPJS Kesehatan untuk PNS dan terdapat pengandaan pembayaran kepada salah satu peserta yaitu pasangan suami istri yang berstatus PNS dan memiliki dua kartu, satu sebagai peserta dan satu sebagai anggota, tetapi hanya satu kartu yang dapat digunakan tidak keduanya, dengan demikian hak dan kewajiban tidak seimbang karena wajib membayar dua kali, tetapi haknya sama dengan peserta lain, akan tetapi peserta ini menikmati kemudahan dalam hal pembayaran iuran yang dipotong langsung tanpa harus membayar sendiri. jika dipandang sudut pandnag Fiqh Siyasah mekanisme pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi PNS tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam asuransi syariah karena dalam Islam dilarang memperoleh harta secara sembarangandan secaraa batil dan jaminan sosial dalam syariah tidak ada unsur gharar dalam asuransi dan pada hal kasus ini mengandung unsur gharar yang seharusnya tidak ada dalam Islam. Saran dari peneliti adalah peneliti menyarankan agar pemerintah atau BPJS Kesehatan lebih transparan mengenai pemotongan iuran BPJS Kesehatan agar masyarakat lebih mengetahui sistem pembayarannya. Dan pemerintah membuat peraturan untuk mengatur hal tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsipyang terkandung dalam asuransi syariah agar tidak bertentangan dengan asuransi syariah.

Actions (login required)

View Item