Sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test COVID-19 ditinjau dari hukum pidana Islam (studi kasus Putusan Nomor: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg)

Harahap, Elida Sari (2023) Sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test COVID-19 ditinjau dari hukum pidana Islam (studi kasus Putusan Nomor: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810700015.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19. Terhadap pelaku perbuatan pemalsuan surat rapid test Covid-19 tersebut sudah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga. Terdakwa telah divonis penjara 9 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu sanksi yang ada pada Pasal 268 ayat 1 KUHP. Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sanksi pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 pada Putusan Nomor: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg dan bagaimaan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sanksi pemalsuan surat hasil rapid test Covid-19 pada Putusan Nomor: 336/Pid.B/2020/PN.Sbg dan bagaimaan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku pemalsuan surat keterangan hasil rapid test Covid-19.Teori-teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan pasal-pasal pemalsuan surat dalam KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penulis melakukan wawancara bersama salah satu hakim yang memutus perkara pidana tersebut. Untuk penyempurnaan penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang dapat menambahkan beberapa referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan aturan-aturan hukum terkait pokok permasalahan yang dikemukakan penulis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu melihat fakta-fakta hukum di persidangan dan hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana. Dalam Hukum Pidana Islam maka perbuatan terdakwa termasuk perbuatan dusta (kidzib) yang mana akan dikenakan jarimah tak’zir.

Actions (login required)

View Item