Pelaksanaan pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ditinjau dari fiqh siyasah

Lubis, Rita Annisah (2022) Pelaksanaan pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ditinjau dari fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810300024.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Minimnya praktik pencatatan kelahiran anak dan pengetahuan hukum mengenai identitas kependudukan menjadi latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam praktik pencatatan kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pihak yang diteliti adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dan sebagian masyarakat di Desa Kampung Baru. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran Anak di Kampung Kampung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat di desa tersebut yang belum memiliki identitas kependudukan berupa akta kelahiran. Dilihat dari fiqh siyasah pemerintah dalam praktik pencatatan kelahiran anak di desa Kampung Baru sudah baik, terlihat bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan, kebijakan, dan hubungan dengan masyarakat selalu berlandaskan pada prinsip umum. kemaslahatan bahwa pemerintah harus sejahtera bagi rakyatnya, amanah dan adil bagi rakyatnya. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak antara lain faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan hukum tentang urgensi pencatatan anak, kemudian faktor eksternal, dan sarana prasarana jalan yang terkesan jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kantor Kabupaten Mandailing Natal.

Actions (login required)

View Item