Sanksi pidana penyebaran berita bohong (analisis putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan nomor 148/Pid.Sus/2021/Pn Psp)

Walidain, Minsor (2022) Sanksi pidana penyebaran berita bohong (analisis putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan nomor 148/Pid.Sus/2021/Pn Psp). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810700010.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim atau putusan pengadilan saat ini yang memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran berdasarkan data tidak memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu, kejahatan atau pelanggaran saat ini semakin marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini adalah metode (Mix Method), yaitu upaya terencana dan terukur untuk memanfaatkan secara bersama-sama dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat menekankan kelebihan dan meminimalisir kekurangan masing-masing metode tersebut. Dan penelituian yang dilakukan dalam arena kehidupan nyata, sedangkan data yang dibutuhkan adalah tentang teori-teori mengenai hukum penyebaran berita bohong dimana penelitian tersebut mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam lingkungan sosial skala kecil. Meneliti dan mengamati subjek/objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa Yanharis Bangsawan atau Terdakwa benar telah menyebar berita bohong di media sosial facebook selama persidangan, dakwaan yang dilontarkan oleh terdakwa terhadap korban tidak terbukti kebenarannya ketika hakim persidangan juga memeriksa kronologisnya. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi atau memutus sendiri suatu perkara di persidangan, diperlukan pertimbangan dan alasan tertentu. Hakim memberikan sanksi putusan dalam sidang. Namun alasan hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psp menurut penulis masih kurang karena terdakwa tidak pernah dipidana atau melakukan tindak pidana, sanksinya dikurangi meskipun dalam kasus ini terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana.

Actions (login required)

View Item