Sanksi main hakim sendiri (eigenrichthing) dalam perspektif hukum pidana Islam (studi kasus Polres Mandailing Natal)

Batubara, Asmiah (2022) Sanksi main hakim sendiri (eigenrichthing) dalam perspektif hukum pidana Islam (studi kasus Polres Mandailing Natal). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810700011.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana islam. Karena belum adanya peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang sanksi main hakim sendiri. adapun rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi main hakim sendiri di Kepolisian Resor Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap main hakim sendiri. Jenis penelitian penelitian lapangan (Field Research). Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah Tindak pidana main hakim sendiri adalah suatu perbuatan untuk menghukum suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang dimana korban merupakan pelaku kejahatan sebelumnya. Sanksi main hakim sendiri diwilayah Kepolisian Resor Mandailing Natal sesuai dengan Pasal 170 KUHP, akan tetapi dalam hal penerapannya pelaku main hakim sendiri tidak pernah dihukum karena masyarakat menganggap korban main hakim sendiri merupakan musuh masyarakat akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Main Hakim sendiri dalam Hukum Pidana Islam merupakan suatu perbuatan jinayah karena dilihat dari unsur-unsurnya dapat merugikan atau merusak jiwa, akal dan harta benda seseorang. Adapun dalam hukum pidana Islam sanksi main hakim sendiri dikenai hukuman qishas, jika keluarga korban memaafkan sipelaku maka dikenai hukuman diyat atau denda. Pemberian hukuman diberikan sesuai dengan tingkat perbuatan atau keikutsertaan pelaku dalam melakukan kejahatan main hakim sendiri tersebut apakah termasuk kategori hudud atau qishas. Saran dari peneliti adalah Kepada Pemerintahan seharusnya membuat Undang-undang atau peraturan mengenai tindak pidana main hakim sendiri. Kepada pihak kepolisian bahwasanya main hakim sendiri merupakan delik umum, jika terjadi tindak pidana main hakim sendiri maka pihak kepolisian agar dapat memproses tindak pidana tersebut . Adapun kepada masyarakat apabila terjadi kasus main hakim sendiri supaya tidak ikut serta dalam tindak pidana tersebut dan mempercayakannya kepada penegak hukum.

Actions (login required)

View Item