Penerapan asas unus testis nullus testis dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (studi putusan No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk)

Ritonga, Dwi Moranda Pratiwi (2018) Penerapan asas unus testis nullus testis dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (studi putusan No.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1410100005.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Istilah unus testis nullus testis adalah satu saksi bukan kesaksian, maksudnya kalau hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutus. Ini sejalan dengan prinsip kesaksian menurut Islam bahwa hukum asal saksi adalah dua orang, yang kalau kurang dari dua orang harus ditambah dengan alat bukti lain seperti surat, sumpah, pengakuan dan persangkaan yang diatur dalam Pasal 164HIR,284R.Bgdan1866 KUHPerdata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa dalamputusan no.222/Pdt.G/2016/PA.Pspkperkaraceraitalak, alat bukti saksi yang diajukan oleh si Pemohon hanya satu saksitanpa alat bukti lain.Jadi, apa pertimbangan hakim dalam memutus perkaratersebutdan apakah putusan tersebut sudah memenuhi aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kota Psp. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data adalah analisis desktiptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa hasil putusan hakim dengan cara memilih mana yang penting danmembuat kesimpulan. Teknik uji keabsahan data yaitu dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian,dan menggunakan bahan referensi. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Hakim di Pengadilan Agama Kota Pspmenerapkan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Th 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Th 2009. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga tidak tercapainya tujuan dan maksud daripada perkawinan sesuai dengan surat ar-Rum:21 dan Pasal 1 UU No. 1 Th 1974.Bahwa kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai dan putusan no.222/Pdt.G/2016/PA.Pspk sudah memenuhi aspek yuridis terhadap fakta-fakta hukum dan apa-apa yang terjadi di muka persidangan. Aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan, dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak yang sudah tidak mampu dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkanpenderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak. Aspek filosofis yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, pihak yang dirugikan dapat menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya, yaitu hak-hak isteri yang diceraikan suami dan pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Actions (login required)

View Item