Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Alawiyah, Rafida (2022) Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810300002.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat penelitian ini dilatarbelakangi karena masih ada anak yang putus sekolah, jadi pengangguran, berkeliaran, bermain, lebih memilih untuk bekerja dan merantau serta kurangnya motivasi dari orang tua sedangkan dilihat dari segi usia anak yang berusia 7-18 tahun seharusnya duduk dikursi pendidikan dan melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun sampai tamatdanmemperoleh ijazah sehingga menimbulkan peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pihak yang diteliti adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, anak yang putus sekolah dan orang tua serta masyarakat setempat yang berada di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sudah terlaksana dan berperan dengan baik. Namun perlu peningkatan terhadap anak yang putus sekolah agar melanjutkan pendidikan 12 tahun hingga lulus dan menghasilkan ijazah. Adapuntinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah bahwa pentingnya peran seseorang pemimpin untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan menaati peraturan yang telah di tetapkan, karena sesuai dengan semangat fiqh siyasah dimana kebijakan pemerintah memberikan kemaslahatan pada masyarakat.

Actions (login required)

View Item