Pemakzulan (Impeachment) Presiden Republik Indonesia Berdasarkan undang-undang dasar 1945 ditinjau menurut perspektif fiqh siyasah

Habibah, Rizki (2019) Pemakzulan (Impeachment) Presiden Republik Indonesia Berdasarkan undang-undang dasar 1945 ditinjau menurut perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 14 103 00062.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Adapun permasalahan yang muncul pada peelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemakzulan (impeachment) dalam ketentuan hukum positif di indonesia serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pemakzulan (impeachment).. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan bahasan kepada aspek-aspek pemakzulan pada pandangan fiqih siyasah, dalam buku Al-Ahkam Al-Shulthoniyah, karangan imam Al-Mawardi dan perbandingannya dengan UUD 1945 Republik Indonesia. Dimana dalam Sebelum Amandemen Konstitusi, tidak ada pasal konstitusi yang mengatur tentang isu-isu dan mekanisme pemberhentian Presiden. Perubahan Ketiga yang mengatur tentang mekanisme pemakzulan Presiden dalam Pasal 7A yang menyatakan, Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR berdasarkan usulan dari DPR, baik ketika terbukti bersalah melanggar hukum dengan pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, dari setiap kejahatan lainnya, atau karena perilaku tercela, serta ketika terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden. Disatu sisi, Imam Mawardi dalam perspektif fiqh siyasah menyatakan seorang kepala negara dapat digantikan / di berhentikan dari jabatannya terdapat dua alasan, yakni : Cacat dalam keadilannya dan Cacat tubuh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buu, jurnal yang berkaitan denga hukum Islam. Sumber data yang diperoleh dari suber primer yaitu diperoleh tidak melalui perantara adalah Al-Quran, hadis, UUD 1945 ayat 7A dan 7B. Data sekunder yan digunakan adalah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. Hasil penelitian dianalisis terdapat antara perbedaan dan persamaan dari kedua konsep antara konstitusi Indonesia dengan fiqih siyasah yang memiliki banyak persamaan, hanya saja konsep yang ditawarkan fiqih siyasah bersifat universal. Kemudian dalam konsep fiqih siyasah dalam pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep konstitusi Indonesia, yakni mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya. Kedua, ketika terjadi pemberhentian presiden dari kedua konsep memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya. sedangkan dari sisi perbedaannya hanya dapat ditinjau dari sisi historis dan yuridis pada masa khulafaur al-rasyidin sampai pada masa pos-modern atau zaman sekarang.

Actions (login required)

View Item