Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentag cipta kerja

Yanti, Rizka Fitri (2022) Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentag cipta kerja. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810300001.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang dinyatakan dikabulkan sebagian, maka oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan hanya diberikan kewenangan untuk menyatakan materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan proses pembuatan Undang-Undang bertentangan dengan mekanisme pembentukan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyertakan proses Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah cacat Formil dan tidak melibatkan serikat buruh serta asas keterbukaan. Konsep omnibus law yang digunakan dalam Undang-Undang ini tidak tepat, dikarenakan UU ini mampu mengganti/merubah beberapa norma menjadi satu peraturan. Kemudian adanya pemutusan hubungan kerja dan pemotongan pesangon. Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Cipta Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian apakah yang menjadi pertimbangan hakim MK mengeluarkan putusan Inkonstitusional Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dan terakhir apakah akibat hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dirangkai berdasarkan jenis penelitian Normatif Yuridis. dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teori yang dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan di atas adalah perspektif teori hukum Progresif dan teori hukum Positif. Data yang di dapatkan dari hasil telaah kasus Undang-Undang tersebut diolah dengan cara mereduksi data dan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pertimbangkan hakim MK dalam merangkai putusan tersebut adalah pertimbangan keadilan yang substantif berdasarkan teori hukum Progresif dan teori hukum Positif. Kemudian hal ini didukung dengan tujuan pembentukan hukum dalam Islam adalah mewujudkan keadilan dan kebenaran. Gambaran antara tata hukum Progresif dan hukum Positif di Indonesia dalam perkara pengujian Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah terjadi kontradiksi.

Actions (login required)

View Item