Kajian putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pane, Ramadhan Siddik (2022) Kajian putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1810300015.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang dinyatakan dikabulkan, maka oleh ketentuan peraturan perundang-undangan hanya diberikan kewenangan untuk menyatakan materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau menyakakan proses pembuatan Undang-Undang bertentangan dengan mekanisme pembentukan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (negative legislature). Akan tetapi dalam beberapa kasus Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyertakan norma hukum yang baru (positive legislature) yang dianggap telah masuk ke ranah wewenang lembaga Legislatif. Sehingga berdasarkan hal tersebut terjadi penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi dari negative legislature ke positive legislature. Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislature, kemudian faktor pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislature tersebut. Dan yang terakhir adalah ingin mengetahui bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap tata hukum di Indonesia. Penelitian ini dirangkai berdasarkan jenis penelitian normatif yuridis dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teori yang dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan di atas adalah perspektif teori hukum Progresif dan teori hukum Positif. Data yang di dapatkan dari hasil telaah kasus dan Undang-Undang diolah dengan cara mereduksi data dan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang berdasarkan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya sebagai pembatal norma atau negative legislature. Akan tetapi berdasarkan pisau analisis teori hukum Progresif wewenang tersebut bisa menjadi pembuat norma baru dengan berbagai aturan yang dicantumkan dalam bunyi putusan atau positive legislature. Faktor yang dipertimbangkan hakim Mahkamah Konstitusi dalam merangkai putusan tersebut adalah pertimbangan keadilan yang substantif berdasarkan teori Progresif, kemudian hal ini didukung dengan tujuan pembentukan hukum dalam Islam adalah mewujudkan keadilan. Kemudian menggambarkan tata hukum di Indonesia antara hukum positif dengan hukum Islam dalam perkara pengujian Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sekilas terjadi kontradiksi.

Actions (login required)

View Item