Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat 1 undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

Justika, Justika (2022) Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat 1 undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1810300003.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menganalisis Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta untuk mengetahui faktor yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas di Kota Padangsidimpuan jika di tinjau dari fiqih siyasah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 yang berlokasi di Padang Matinggi, Simpang Silandit, Tugu Siborang, dan Sadabuan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif (field research) untuk mengumpulkan data dilapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Adapun pihak yang diteliti adalah Dinas Perhubungan, Pengendara, Penumpang, dan Masyarakat. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 ayat 1 di Kota Padangsidimpuan Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum terlaksana secara maksimal karena kebiasaan masyarakat yang tidak taat akan peraturan yang berlaku dan tidak menganggap penting akan adanya aturan hukum itu. Adapun faktor penghambat belum terlaksananya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 Ayat 1 Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan di kota padangsidimpuan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, fasilitas yang belum memadai seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya kualitas di jalan raya.

Actions (login required)

View Item