Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 2 tentang asas bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Harahap, Fery Ardiansyah (2021) Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 2 tentang asas bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1710300026.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Bantuan Hukum merupakan salah satu cara menuju masyarakat yang be keadilan sosial, dimana pemerataan bukan saja dibidang ekonomi sosial budaya tetapi juga dibidang hukum dan keadilan. Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan fasilitas pelayanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan nasihat hukum atau pendampingan dalam penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Posbakum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan juga bisa memberikan referensi tentang pengacara yang akan mendampingi di persidangan. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, apa saja hambatan nya, serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen penngumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi,dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah asas bantuan hukum adalah keadilan, persamaan dihadapan hukum, transparansi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas telah memberikan pelayanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, bagi masyarakat pencari keadilan, sedangkan hambatannya yaitu Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum, faktor struktur hukum, dan faktor masyarakat. Adapun ditinjau dari Siyasah Dusturiyah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam tinjauan fiqih siyasah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negaranya yang sesuai dengan undang-undang agar terciptanya pemenuhan hak-hak warga negara. Prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep bantuan hukum adalah asas persamaan dan asas keadilan.

Actions (login required)

View Item