Pelaksanaan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan nomor 41 tahun 2003 pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan

Hidayat, Mikrad (2021) Pelaksanaan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan nomor 41 tahun 2003 pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1710300039.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang Larangan Penjualan Di Jalan Umum. Penelitian ini di latar belakangi karena banyak pedagang yang berjualan yang menempati tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, namun ada juga pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya atau pedagang yang berjualan di tempat yang dapat mengganggu masyarakat atau jalan lainnya, pengguna seperti di trotoar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian modifikasi penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang Larangan Penjualan Pada Badan Jalan Umum Di Kota Padangsidimpuan telah sudah berjalan tetapi belum ideal. Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan razia, memberikan teguran, memberikan sanksi sesuai pasal 9, namun dalam proses sosialisasi dan pengawasan terhadap PKL yang masih berjualan di Jalan Thamrin belum sepenuhnya ideal, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Badan Jalan Umum Kota Padangsidimpuan. Adapun kendala/kendala dalam pelaksanaan ini: kurangnya sosialisasi Satpol PP kepada PKL di Badan Jalan Umum, kurangnya pola pikir PKL di Kota Padangsidimpuan, dan kurangnya komunikasi antar masyarakat. dan Pemerintah. Dilihat dari Fiqh Siyasah, sebenarnya itulah isi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidimpuan. Dibuat untuk kepentingan masyarakat, terutama pihak angkutan umum yang tidak lagi merasakan kemacetan, pejalan kaki mendapatkan kenyamanan dan ruang untuk berjalan dengan nyaman.

Actions (login required)

View Item