Studi komparasi hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 19 tentang perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi

Nuraisyah, Nuraisyah (2018) Studi komparasi hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 19 tentang perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 14 102 00038.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Kebutuhan konsumen yang beragam memacu pelaku usaha menyediakan berbagai produk barang atau jasa. Konsumen dengan mudah memenuhi kebutuhannya, namun disisi lain konsumen tidak memperhatikan kondisi produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sehingga tidak jarang produk yang diterima oleh konsumen menimbulkan kerugian materil atau fisik. Ganti rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang di produksi oleh pelaku usaha. Masalah dalam penelitian ini adalah komparasi aturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, Persamaan dan perbedaan dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi aturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, insoklepedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi dalam Islam jika berkaitan dengan jiwa atau nyawa maka ganti rugi dikenakan diyat, sedangkan jika berkaitan dengan harta benda maka dikenakan daman atau ganti rugi berupa harta pula. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik kerugian yang menyangkut jiwa maupun harta benda semuanya dinilai dengan harta kekayaan (uang). Kedua hukum tersebutjuga memberikan ketentuan ganti rugi berupa penggantian barang yang semisal atau sejenis, dan sama-sama memberikan upaya hukum pemenuhan hak-hak konsumen. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam tidak membedakan konsumen awal dan konsumen akhir. Karena konsumen merupakan semua pemakai barang apabila barang itu digunakan langsung habis atau untuk produksi selanjutnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendapatkan ganti rugi adalah konsumen akhir.

Actions (login required)

View Item