Studi komparasi pemilihan kepala Negara menurut fiqh siyasah dan hukum tata Negara Indonesia

Sarianni, Sarianni (2018) Studi komparasi pemilihan kepala Negara menurut fiqh siyasah dan hukum tata Negara Indonesia. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 14 103 00031.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kepala Negara yang dipilih melalui proses pemilihan, kemudian dalam Islam memilih Kepala Negara merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dan dijadikan sebagai kebutuhan yang harus ada disetiap masa, karena tanpa Kepala Negara sebuah negara tidak dapat berjalan dengan lancar. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skiripsi ini yakni bagaimana pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara. Tujuan dari penelitian skiripsi ini adalah ingin mengkaji bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mengumpulkan bahan-bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Negara. Teknik analisa dilakukan dengan cara memilah-milah data kemudian menemukan apa yang penting dan mendiskripsikannya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Islam dapat dilakukan dengan musyawarah, penunjukkan khalifah sebelumnya, dengan cara dibentuknya dewan formatur Ahlul Halli Wal Aqdi, kemudian atas dasar kesepakatan ummat, turun-temurun, dan menggunakan sistem demokrasi monarki. Sehingga tidak ada pola yang baku dalam pemilihan Kepala Negara dalam negara Islam. Sedangkan mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal tersebut terjadi berdasarkan amandemen ke III UUD 1935 terhadap pasal 6 A ayat (1) dan diperjelas dengan UUD 1945 No 22 E dalam pasal 1 dan 2.

Actions (login required)

View Item