Konsep otonomi Daerah di Indonesia ditinjau dari fiqih siyasah

Hasibuan, Fitriani (2019) Konsep otonomi Daerah di Indonesia ditinjau dari fiqih siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 14 103 00010.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Skiripsi ini berjudul “ KONSEP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH” Otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dalam sistem pemerintahan di indonesia yang kemudian juga membawa pengaru terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Dalam konsep otonmi daerah posisi pemerintah dan masyarakat disuatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan didaerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan masing-masing. Dalam negara Islam juga memegang teguh prinsip Demokrasi, yang tergambar dalam susunan pemerintaha daerah dan bentuk negara umumnya. Pemerintah daerah dalam negara Islam dinamakan wilayah, dan jabatan yang memimpin pemerintahan atau al-imarah. Kata wilayah juga sering dipakai pada luas daerah, misalnya dalam istilah sekarang provinsi, kabupaten,kecamatan, dan desa. Al-imarah ini digunakan untuk pejabat seperti gubernur untuk wilayah provinsi, wali kota dan untuk kabupaten. Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skiripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang telah dilakukan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan subjek/objek penelitian yaitu seperti buku Otonomi Daerah. Dalam pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah, diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dengan menggunakan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia, penulis memberikan gambaran ada tiga bidang yaitu: a. Hubungan pusat dan daerah b. Hubungan pusat daerah dan pengawasan c. Hubungan pusat dan daerah dalam bidang kauangan.

Actions (login required)

View Item