Pelaksanaan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 tentang sanitasi total berbasis masyarakat (studi di Mesjid Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)

Ekinaro, Radhuha (2021) Pelaksanaan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 tentang sanitasi total berbasis masyarakat (studi di Mesjid Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1710300009.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengubah perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kebersihan di tempat-tempat umum seperti Mesjid. Namun, beberapa Mesjid di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara belum memiliki fasilitas sanitasi yang dilengkapi septic tank. Resiko tersebut dapat menurunkan kualitas hidup, bangunan dan lingkungan akibat rendahnya akses pelayanan di bidang sanitasi. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan, Faktor Apa Saja Yang Menghambat dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Studi Di Mesjid Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian modifikasi penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 3 tahapan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Studi Di Mesjid Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara) yaitu tahap persiapan, tahap pemicuan dan tahap pemantauan. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya disebabkan oleh faktor pengetahuan, faktor tingkat pendidikan, faktor pendapatan dan faktor perilaku dan jika dilihat dari Tinjauan Fiqh Siyasah dilihat dari sisi siyasah Dusturiyah namun berdasarkan pelaksanaan peraturannya belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan.

Actions (login required)

View Item