Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan

Napitupulu, Hasan Sah Putra (2021) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1710300029.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilatarbelakangi keberadaan gelandangan dan pengemis yang semakin marak yang keberadaannya sampai ke lingkungan perumahan masyarakat yang ada di Kota Padangsidimpuan sehingga menimbulkan masalah keamanan, ketertiban, dan keindahan Kota Padangsidimpuan. Selain itu keadilan, pemerataan, dan hak azasi manusia merupakan hal yang melatarbelakangi penelitian ini karena setiap hidup rakyatnya telah dijamin oleh negara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researche) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yng sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Adapun pihak yang diteliti adalah Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan selaku pemerintah di lingkungan Kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian peneliti bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Pasal 2 tentang Penganggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padangsidimpuan sudah terlaksana. Adapun upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif, represif, dan rehabilitatif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. Ditinjau dari fiqh siyasah pemerintah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Padangsidimpuan sudah baik, bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan, kebijakan, dan hubungan dengan masyarakatnya senantiasa berdasarkan kemashlahatan umum bahwa pemeritah harus menjadi pemakmur rakyatnya, amanah dan berlaku adil untuk masyarakaynya. Kemudian masih ditemukan beberapa hambatan yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai dan tidak adanya aturan turunan dari peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan yang mengatur lebih jelas untuk mengatasi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan.

Actions (login required)

View Item