Alasan perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran (syiqaq) secara terus-menerus (analisis yuridis putusan MK no.38/PUU-IX/2011)

Siregar, Asrinawati Oktavia (2016) Alasan perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran (syiqaq) secara terus-menerus (analisis yuridis putusan MK no.38/PUU-IX/2011). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 12 210 0005.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut dengan mitsaqan ghalizan (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berpijak dari pembahasan judul tersebut, Skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai yudicial review yang dimohonkan pemohon terhadap pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan MK No 38/PUU-IX/2011. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan mendeskripsikan Putusan MK yaitu menganalisis dan mengkaji fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Hasil penelitian ini adalah dalam Pertimbangannya Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum. seorang Hakim mahkamah Konstitusi M.Akil Mochtar berbeda Pendapat Menurutnya, keterbatasan aturan ini merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus melalui peradilan umum atau peradilan Agama, ketentuan ini telah mempermudah perceraian dan berdampak buruk. “Proses perceraian seolah menjadi sangat mudah”

Actions (login required)

View Item