Fatmah, Fatmah (2021) Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) tentang pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor pada pengeboran panas bumi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.
Text
1710300017.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor Dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya keluhan masyarakat warga desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tentang limbah yang mengalir ke lahan pertanian warga yang mengakibatkan tumbuhan padi warga tidak berkembang sebagaimana biasanya sehingga menimbulkan pelaksanaaan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researche) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor Dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal, yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 207 Pasal 3 Ayat (1). Adapun pihak yang diteliti adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat warga desa sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Maraap Kabupaten Mandailing Natal selaku pemilih lahan yang terkena dampak limbah lumpur bor dan serbuk bor pada pengeboran panas bumi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor Dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal sudah terlaksana hal ini dapat dilihat dari bentuk pelaksanaan yang telah diterapkan oleh Dinas lingkungan Hidup yaitu dengan melakukan pengawasan langsung ke lokasi mengalirnya limbah, memberikan peringatan kepada perusahaan energi panas bumi jika sudah melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan dan memberikan sanksi kepada badan atau perusahaan jika sudah melanggar peraturan yang berlaku atau tidak sesuai dengan cara kerja perusahaan dalam peraturan yang ada.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Supervisors: | Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag dan Dermina Dalimunthe, MH |
Keywords: | Pelaksanaan; Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 dan Pengelolaan |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180103 Administrative Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Ms Darmayanti Simamora |
Date Deposited: | 01 Sep 2021 07:47 |
Last Modified: | 01 Sep 2021 07:47 |
URI: | http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/6918 |
Actions (login required)
View Item |