Check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia

Romaliani, Karina (2020) Check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1610300004.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Adapun permasalahan akademiknya adalah ingin mengetahui bagaimana check and balances dalam sistem pemerintahan indonesia apakah sudah terwujud Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui check and balance dalam sistem pemerintahan indonesia ditinjau dari Montesquei dan UUD 1945. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang sesuai dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan (library research) atau telaah yang dilaksanakan untuk memcahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Check And Balance Dalam Pemerintahan Indonesia sangat penting untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenanangan maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara seperti teori Montesquei yaitu trias politica dan UUD 1945 juga membagi ke dalam tiga lembaga kekuasaan tetapi UUD 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan Eksekutif terlalu besar sehingga dapat menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan Presiden. Check And Balances Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menunjukkan belum sepenuhnya terlaksana ataupun terwujud dilihat dari beberapa kasus yang dikemukakan dalam skripsi ini yaitu kasus RUU KPK, Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan kasus Omnibus Law Cipta Kerja masih banyak terlihat ketidaksesuaian dalam menetapkan RUU, PERPPU dan UU tersebut sehingga dalam mengesahkan UU ataupun menetapkannya koordinasi antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif belum terkoordinasi dengan baik sehingga dalam setiap RUU ataupun Perppu belum tersistem dengan baik.

Actions (login required)

View Item