Peran presiden dalam legislatif di Indonesia ditinjau dari fiqih siyasah

Pohan, Masjera (2020) Peran presiden dalam legislatif di Indonesia ditinjau dari fiqih siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1510300030.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran Presiden dalam legislatif di Indonesia dalam hukum Tata Negara Indonesia, bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran Presiden dalam legislatif di Indonesia ditinjau dari fiqih siyasah. Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, tekhnik olahan data, dan analisis data. Jenis penelitian yang dipakai yaitu pustaka (Library Research), pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis data secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Peran presiden dalam legislatif di Indonesia menurut teori john Lock yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintah yakni kekuasaan eksekutif. Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dibedakan antara kekuasaan pemerintahan yang bersifat umum adalah presiden sebagai pimpinan tertingi dalam penyelenggaraan administrasi Negara yang meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Hal ini sebagaimana kekuatan pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 2004. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Kemudian Hak-hak presiden yang bersifat regulatif atau mengatur hak untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya hak Presiden untuk membuat peraturan presiden. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Actions (login required)

View Item