Studi komparatif hukum pidana Islam terhadap pengaturan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

Siregar, Harry Razali Hakim (2011) Studi komparatif hukum pidana Islam terhadap pengaturan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 06 210 336.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (811kB)

Abstract

Skripsi ini disusun oleh Harry Razali Hakim Siregar, Nim. 06. 210336 dengan judul Studi Komparatif Hukum Pidana Islam terhadap Pengaturan Sanksi Kejahatan Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang membahas pengaturan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam prespektif dan perbandingan dengan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini penting dilakukan setelah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah berlaku selama 12 tahun, yaitu sejak tanggal 3 Januari 1998 sampai dengan sekarang ini, dan ternyata pengaturan dan pelaksanaannya masih mempunyai beberapa kelemahan dalam menjamin hak-hak seorang anak dan masa depannya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk membahas tiga masalah, yaitu ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Hukum Pidana Islam, dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan pengolahan dan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (liberary reseacrh). Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 anak di bawah usia 8 tahun tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana tetapi hanya dikenakan pengawasan, anak usia 8 hingga 12 tahun diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan, anak usia 12 hingga 18 tahun diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan hukuman pidananya maksimal setengah dari ancaman hukuman dalam pasal pidana yang dilanggar. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan ajaran Hukum Pidana Islam pemberian hukuman terhadap kejahatan anak di bawah umur dilakukan sesuai ketentuan Alquran dan Hadis dengan pertimbangan psikologis anak sehingga jika menimbulkan kerugian materil maka orang tuanya yang dihukum membayar ganti rugi sedangkan anak diberikan pembinaan, dengan ketentuan anak di bawah usia 7 tahun bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata, sedangkan anak usia 7 tahun hingga 15 tahun atau 18 tahun bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. Adanya perbedaan batasan usia maksimal 15 tahun atau 18 tahun dalam penghukuman di atas disebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha. Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ditemukan persamaan prinsip pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yaitu penentuan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak adalah menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, dan persamaan prinsip membatasi usia anak dalam masalah perbuatan pidana. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kesimpulan umum bahwa sebahagian besar dari ketentuan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah sesuai dengan Hukum Pidana Islam dan pada sebahagian yang lain ketentuan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang tersebut perlu disempurnakan dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Islam guna melindungi dan menjamin hak-hak anak dan masa depannya.

Actions (login required)

View Item