Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi terhadap sengketa perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan

Pulungan, Ali Maddin (2012) Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi terhadap sengketa perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 07 210 0001.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan mengingat sistem pemeriksaan perkara perdata dalam peradilan di Indonoesia khususnya sengketa perceraian terlepas dari anjuran upaya damai, hal ini dapat dilihat dalam pasal Pasal 130 HIR (Herziene Indonesische Reglemen) maupun Pasal 154 Rbg (Rebhtsreglemen Voor De Bintingewesten) yang menghendaki cara penyelesaian sengketa melalui cara damai. Bahkan untuk memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Sehingga diterbitkanlah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi. Sekitar lebih kurang 5 tahun berlakunya PERMA ini, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah menyempurnakan PERMA No. 2 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan field research, mengambil data dari lapangan penelitian, yaitu Pengadilan Agama Panyabungan, Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah interview, observasi dan studi dokumen data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif deskriftif. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan sebuah peraturan di lingkungan Peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Panyabungan dalam sistem hukum acara yang kaitan dengan mediasi terhadap sengketa perceraian. Hasil penelitian secara umum dapat digambarkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan belum optimal berjalan sesuai apa yang di kehendaki oleh PERMA tersebut, hal ini dipengaruhi faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Ketidak optimalan proses mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan menggambarkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi belum efektif dalam mengatasi penumpukan perkara dan menekan tingkat perceraian di lembaga tersebut. Sebagai alasannya dapat dilihat sengketa perceraian yang terjadi dari tahun sebelum dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan sengketa perceraian yang terjadi setelah berlakunya. Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 786 kasus, dan di antara kasus tersebut yang berhasil di mediasi cuma perkara.

Actions (login required)

View Item