Implementasi undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dalam pengelolaan dana premi (studi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan)

Harahap, Hotberliani (2017) Implementasi undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dalam pengelolaan dana premi (studi PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 13 240 0053.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Dalam operasionalnya, PT AXA Mandiri Syariah menggunakan akad tabarru’ dan akad tijarah. Premi-premi yang telah terkumpul akan diinvestasikan sesuai dengan keinginan nasabah, yaitu bisa dalam bentuk deposito, obligasi, saham maupun pasar uang. Apabila telah jatuh tempo dan tidak terjadi klaim maka nasabah akan mendapatkan uang yang berada di rekening tabungan nasabah sendiri serta tambahan dari keuntungan dari premi-premi yang telah dibayarkan nasabah. Berbagai hal tersebutlah yang tidak diatur dalam UU N0. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan dan Regulasi apa saja yang digunakan dalam menutupi kekurangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam pengelolaan dana premi di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan, baik dari financial advisor maupun dari nasabahnya. Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung sehingga menghasilkan data atau informasi yang akurat dan terkini. Adapun hasil penelitian ini adalah: a. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terlihat dalam pemisahan dana asuransi dan dana investasi yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan dalam pengelolaan dana premi, hal ini tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 serta pembayaran secara langsung yang dilakukan oleh nasabah kepada PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan, hal ini tercantum dalam Pasal 28 ayat 1. b. Adapun regulasi-regulasi yang digunakan di PT AXA Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Muḍarabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Actions (login required)

View Item