Penyelesaian sengketa konsumen atas pembelian barang daluarsa ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Holid, Idam (2017) Penyelesaian sengketa konsumen atas pembelian barang daluarsa ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 13 240 0055.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur’an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Pembahasan dalam skripsi ini ialah ketentuan hukum perlindungan konsumen atas barang daluarsa dan pertanggungjawaban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa barang daluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Ketentuan hukum perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Konsumen juga berhak mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaaian sengketa serta berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam rangka menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, pemerintah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Actions (login required)

View Item