Pandangan masyarakat tentang pelaksnaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014 (studi kasus di Kelurahan Tobat Kec. Padangsidimpuan Utara)

Siregar, Selpia Nora (2015) Pandangan masyarakat tentang pelaksnaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014 (studi kasus di Kelurahan Tobat Kec. Padangsidimpuan Utara). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 10 210 0033.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (828kB)

Abstract

Selpia Nora Siregar, 102100033, Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksnaan Perkawinan Menurut PP No 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Tobat Kec. Padangsidimpuan Utara), Skripsi : Syariah Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan, 2015. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pernikahandi kota Padangsidimpuan sudah sesuai dengan PP No 48 tahun 2014. Akan tetapi dalam hal pembayaran admistrasi belum dapat terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut, misalnya, masih ada pungutan administrasi yang melebihi dari ketetapan dan ketentuan pemerintah PP nomor 48 tahun 2014. Berdasarkan masalah tersebut penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara setelah keluarnya PP 48 tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014 dan bagaimana proses atau penerapan pernikahan menurut PP No 48 Tahun 2014. Penelitian ini feld research yang bersipat kualitatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Sedangkan sumber data ini adalah masyarakat yang melangsungkan perkawinan dan Ka. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dengan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskripsi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan menurut PP No. 48 Tahun 2014 masyarakat merasa keberatan dengan tarif yang di tentukan oleh PP No 48 Tahun 2014 sebesar 600,000.00. Hal ini terjadi karena keadaan masyarakat Padangsidimpuan Utara rata-rata ekonominya menegah kebawah, dan tarif ini tidak sesuai dengan standar penghasilan mereka, walaupun sebenarnya ada kesempatan mendapat gratis tanpa biaya sepersen pun di Kantor Urusan Agama. Kemudian pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 tentang pandangan masyarakat perkawinan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara tidak efektif. Dalam arti apabila suatu aturan atau undang-undang dikatakan berlaku atau efektif, dalam suatu wilayah atau daerah dapat dilihat dari dua sudut pandang: pertama, apabila pimpin dapat dilaksanakan berlakunya suatu aturan walaupun aturan tersebut tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan). Misalnya, dalam suatu perkara tersebut di putuskan oleh KUA, putusan tersebut sesuai dengan undang-undang diterima oleh warga msyarakat tetap dikatakan berlaku atau efektif. kedua, apabila warga masyarakat mereka sudah menjalankan tersebut sudah dikatakan berlaku atau efektif.

Actions (login required)

View Item