Putusan hakim atas permohonan Prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan (studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan)

Rambe, Melina Yanti (2011) Putusan hakim atas permohonan Prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan (studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 06 210 344.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul: “Putusan Hakim Atas Permohonan Prodeo dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan)”. Adapun masalah dalam penelitian adalah apakah syaratsyarat pengajuan perkara prodeo dalam periksaan perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, bagaimana prosedur pemeriksaanhakim atas permohonan perkara prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan bagaimana putusan hakim atas permohonan prodeo dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Sesuai dengan rumasan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan perkara prodeo dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, untuk mengetahui prosedur pemeriksaan hakim atas permohonan prodeo di Pengdilan Agama Padangsidimpuan dan untuk mengetahui putusan hakim atas permohonan prodeo dan akibat hukumnya di Pengadilan. AgamaPadangsimpuan. Penelitian hukum ini dilakuakn dalam bentuk analisis kualitatif deskripstif, sebab penelitian ini bersifat non hipotesos. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisa datanya maka dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat explorative, karena validitas bobot keilmuan yang akan dicapai dalm penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan berperkara secara prodeo di Pengadilan. Berdasarkan penelitian diatas diperoleh hasil bahwa pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan yang kurang atau tidak mampu dan syarat-syarat teknis pemberian bantuan itu sebenarnyatelah diatur dalam perundang-undangan. Bila diperhatikan syarat-syarat tersebut pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan yang dituju melalui pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan tersebut. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, dan pekerjaan pemohon, dan uraian singkat menganai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, disamping melampirkan surat keterangan tidak mampudari Lurah atau Kera secara pala Desa dan Kecamatan tempat tinggal pemohon tinggal. Majelis yang menerima perkara ini terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara secara Prodeo, yaitu dengan memeriksa pemohon mengenai kebenaran permohonannya dan setelah itu mendengar jawaban pihak lawan atas kebenaran pemohon sebagai orang miskin (tidak mampu membayar).Perihal pemberian izin secara Prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendirisendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Pihak Tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara Prodeo dengan cara menyatakan permohonan tersebut dalam surat jawabannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan Prodeo tersebut, Majelis Hakim mengadakan musyawarah Majelis untuk mengambil keputusan apakah permohoanan Prodeo diterima/dikabulkan atau ditolak, dan Keputusan Majelis Hakim tersebut dituangkan dalam Putusan Sela. Jika Putusan Sela mengabulkan permohonan tersebut maka akan dilanjutkan memeriksa pokok perkara. Namun jika permohonan Prodeo diyolak oleh Majelis, maka pemohon diperintahkan untuk membayar biaya perkara, jika pemohon membayar biaya perkara pemeriksaan baru dilanjutkan. Sedangkan pemohon tetap tidak mau membayar biaya perkara, perkara tidak dapat dilanjutkan karena asas berperkara di Pengadilan tidak ada biaya tidak ada perkara.

Actions (login required)

View Item