Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam

Siregar, Raja Inal (2015) Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 11 210 0032.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang berbeda kenyakinan. Perkawinan semacam ini tidaklah dibenarkan dan tidak memiliki tempat di negara Indonesia begitu juga dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi Kenyataannya Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986, tidak demikian. Perkawinan beda agama itu merupakan masalah yang harus dipecahkan selama ini. Jadi, menurut Mahkamah Agung Perkawinan Beda Agama boleh dilakukan di Indonesia. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Apa dasar Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia dan Bagaimanakah tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 mengenai diperbolehkannya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dasar Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diperbolehkan. Fokus utama skiripsi ini ialah untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil yaitu dengan menganalisis putusan tersebut dengan UUP dan KHI. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa Dasar Hakim membolehkan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan pada tujuan Perkawinan yang saling mencintai, bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terjadi kekosongan hukum, dan didasarkan Hak Asasi untuk kawin Pasal 27 dan Pasal 29 UUD 1945, serta para hakim melandaskan keputusan mereka pada prinsip “penerimaan suka rela”. Putusan Mahkamah Agung reg. 1400 K/Pdt/1989 Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidaklah dibenarkan sebab, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur mengenai adanya pencatatan perkawinan beda agama. Dan apabila ditinjau dari KHI mengenai Pencatatan Perkawinan beda Agama sama sekali tidak memberi Peluang untuk mencatatkan perkawinan yang berbeda agama, sebab hukum perkawinan beda agama adalah dilarang kawin (haram).

Actions (login required)

View Item