Eksistensi undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebelum dan sesudah tahun 2004 dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Siregar, Resi Atna Sari (2014) Eksistensi undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebelum dan sesudah tahun 2004 dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 10 210 0030.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Judul skripsi ini adalah “Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebelum dan Sesudah Tahun 2004 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan”, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui eksistensi undang- undang nomor 23 tahun 2004 dalam memutus perkara perceraian dan korelasi antara undang- undang nomor 23 tahun 2004 dengan tingkat perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan studi dokumen begitu juga data pendukung dari perpustakaan dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini. Tekhnik analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori- teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Secara prosedural, institusi Peradilan Agama bukanlah institusi hukum yang menerima mandat penegakan undang-undang ini, akan tetapi, karena karakter kasus KDRT sangat berhubungan dengan keluarga dan menjadi salah satu pemicu perceraian, perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, maka Peradilan Agama juga menjadi bagian institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi pada realitanya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini belum ada aplikasinya, pertimbangan hukum dalam undang-undang tersebut hanya sebagai melengkapi saja dengan alasan bahwa PP. No. 9 tahun 1975 dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah cukup sebagai dasar pertimbangan. Salah satu tujuan pembentukan undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat mencegah terjadinya perceraian, harus melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang tersebut, agar istri yang pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga mengetahui haknya, dan suami yang merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga ada ketakutan untuk melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut, maka tanpa sosialisasi tidak akan ada pengaruhnya terhadap tingkat perceraian.

Actions (login required)

View Item