Perceraian atas dasar kemandulan istri (analisis terhadap putusan pengadilan agama Kota Padangsidimpuan No. 74/PDT.G/2013/PA.PSPK)

Hasibuan, Rhoma Dona (2015) Perceraian atas dasar kemandulan istri (analisis terhadap putusan pengadilan agama Kota Padangsidimpuan No. 74/PDT.G/2013/PA.PSPK). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 08 210 0029.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (22MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul: Perceraian Atas dasar kemandulan istri (analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan No.74/Pdt.G/2013/PA.PspK) maka masalah yang muncul adalah bagaimana konsep Hukum Islam tentang perceraian yang dilakukan atas dasar kemandulan dan bagaimana pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan kemandulan. Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum Islam tentang perceraian yang dilakukan atas dasar kemandulan dan bagaimana Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan kemandulan. Penelitian ini adalah (Library research), yang bersifat kepustakaan karena penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal tentang perceraian yang disebabkan kemandulan istri. Konsep Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K) dapat dikatakan kurang mencerminkan nilai keadilan bagi salah satu pihak. Karena Majelis Hakim mendasarkan pada masalah syiqaq dan dalam menggali bukti-bukti juga kurang lengkap. Islam juga memberikan beberapa alternative untuk menghindari terjadinya perceraian antara lain poligami. Namun apabila alternative tersebut tidak dapat ditempuh, maka perceraian merupakan alternative terakhir manakala rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.Dan kemandulan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 74/Pdt. G/ 2013/ PA.Psp.K) lebih mendasarkan putusan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-UndangNomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, menetapkan dan member izin kepada pemohon Imbang Doli Harahap bin Sutan Naposo Harahap untuk menjatuhkan talaq satu raj’I terhadap Termohon Haryani Lubis binti Harun Al Rasid dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Di sisi lain hakim tidak memberikan alternative penyelesaian untuk menghindarkan perceraian.

Actions (login required)

View Item